Saturday, September 23, 2017
Home > Literasi > Opini > Sunat Perempuan Didukung Perda di Jambi

Sunat Perempuan Didukung Perda di Jambi

praktek sunat perempuan dipandang membahayakan bagi anak perempuan

Female Genital Mutilation (FGM) atau yang lebih dikenal dengan sunat perempuan di Indonesia, pada akhir-akhir  ini kembali menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan ketika Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bekerjasama dengan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Population Fund (UNPF) melakukan penelitian dan kajian terhadap sunat perempuan di Indonesia.

Sebagaimana laman cpps.um.ac.id beritakan pada 10 April 2017, bahwa Indonesia saat ini muncul dalam pantauan radar FGM tingkat global. Hal ini dikarenakan berdasarkan data riset kesehatan pada tahun 2013 menunjukkan hasil 51,2 persen anak perempuan berusia 0-11 tahun di Indonesia pernah disunat.

Sekitar awal tahun 2013, seruan untuk mengakhiri praktik sunat perempuan dilakukan oleh PBB. Alasannya bahwa praktik sunat perempuan terkait pada satu bentuk kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Ini didukung oleh riset PBB disejumlah negara di Afrika terutama dan Asia, yang menunjukkan praktek-praktek menyakitkan sunat perempuan terhadap anak dan berdampak pada kesehatan fisik serta psikis, bahkan kematian.

Namun seruan PBB tersebut akan sulit dilaksanakan sepenuhnya untuk menghapus praktik sunat perempuan di Indonesia terutama. Sebab sunat perempuan banyak dipraktekkan sebagai alasan tradisi maupun agama. Menyunat perempuan dalam alasan yang demikian dilakukan agar perempuan tidak tumbuh menjadi hiperseks, liar dan binal.

Melalui menteri kesehatannya, Indonesia sempat melarang praktek medikalisasi sunat perempuan pada tahun 2006, sebab praktek sunat perempuan dipandang membahayakan bagi anak perempuan. Akan tetapi larangan ini luruh atas desakan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mengatakan bahwa praktek sunat perempuan adalah bagian dari syariah Islam. PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 pun dikeluarkan untuk mengakomodir desakan MUI dan melegalkan kembali sunat perempuan.

Lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris”, begitu petunjuk teknis sunat perempuan pada pasal 4 ayat 2 huruf g dalam PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/XI/2010.

Berdasarkan definisi World Health Organization (WHO) sunat perempuan terdiri dari empat tipe. Tipe I, memotong seluruh klitoris (bagian yang mirip penis). Tipe II, memotong sebagian klitoris. Tipe III, menjahit atau menyempitkan mulut vagina (infibulasi). Tipe IV, menindik, menggores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina agar terjadi perdarahan.

Di Jambi, praktek sunat perempuan didukung oleh Peraturan Daerah (PERDA) terkait retribusi Jasa Umum pelayanan kesehatan. Melalui PERDA No. 2 Tahun 2012, Provinsi Jambi menyebutkan bahwa retribusi pelayanan kesehatan sunat perempuan sebesar Rp.35.000 di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), klinik dan poliklinik umum. Setelah digantikannya PERDA tersebut ke PERDA No. 8 Tahun 2015 tentang hal yang sama, tarif sunat perempuan naik menjadi Rp. 70.000.

(foto: theguardian.com)