Thursday, May 23, 2019
Home > Kupas > Balada Seorang Janda

Balada Seorang Janda

“Dalam setahun, bisa dua kali banjir,” ujar Juminem (38)  dengan raut wajah  kecewa. Ia terpaksa panen lebih awal karena banjir selama sepekan telah merendam batang padi miliknya  di kawasan Desa Rawasari Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Tajung timur, Provinsi Jambi. Bagi Juminem dan warga Rawasari, sudah awam jika kawasan Ulu tidak kuat menampung air hujan yang turun ke Sungai Batanghari, yang menjadi  penyebab banjir terus berulang.

Dengan mengandalkan  sebuah sabit,  Juminem memotong  ujung batang padi  yang  mulai membusuk. Dari garapan lahan seluas satu hektare, ia hanya mampu menghasilkan enam karung gabah. Hasil ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan hasil panen  enam tahun lalu yang mencapai tiga belas karung gabah.

Meski sering mengalami gagal panen, janda dua anak ini tidak tergiur untuk mengalihfungsikan lahannya menjadi sawit, seperti yang dilakukan oleh tetangganya. Bertahan menanam padi merupakan strategi Juminem untuk tetap memastikan kesediaan pangan bagi kedua anaknya tanpa harus membeli beras.

Semenjak suaminya meninggal tujuh tahun lalu, Juminem mencari nafkah dengan ikut bekerja upahan  dari tetangganya. Ia pun membantu saat mulai menanam, merawat, hingga panen padi tiba. Biasanya, ia mendapatkan  upah sekitar Rp40 ribu per hari dengan waktu kerja sekitar 10 – 15 hari.

Terkadang Juminem  sama sekali tidak mendapat kesempatan bekerja dalam 1–2 bulan,  terutama saat banjir bersamaan dengan musim panceklik. Ia pun terpaksa berhutang kepada tetangga untuk kebutuhan sekolah kedua anak perempuannya, Santi (14) dan Fitri (16).

Meyaksikan hari-hari berat yang dilalui Juminem, Fitri dan Santi tergerak untuk meringankan beban ibunya dengan berjualan keripik pisang di toko-toko di dekat rumah mereka. Sayangnya,  keripik tidak laku setiap hari bahkan terkadang terbuang begitu saja karena sudah kedarluwarsa.

Memang, berbagai olahan makanan dan komoditas pertanian  masyarakat Rawasari seringkali tidak mendapatkan akses pasar yang luas. Bahkan, terisolasi secara geografis sebab kondisi jalan desa yang berlubang dan kadang berlumpur jika sedang turun hujan. Ditambah lagi, kondisi rawa di jalan-jalan sekunder, tepat di samping kanal sungai setiap hari mengalami pasang surut banjir

Jarak antardesa yang berjauhan sekitar 3 km, turut memperburuk akses masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain. Warga  lebih memanfaatkan jalur kanal dan sungai dengan perahu dayung yang bisa menjadi penghubung satu desa dengan desa lain. Kesulitan mengakses berbagai tempat berarti masyarakat harus membayar harga yang lebih tinggi untuk kebutuhan pokok, misalnya gula dan minyak goreng.

Menurut cerita mantan sekdes – Muchlis – sebagian jalan sekunder pernah dijalankan proyek pengerasan dan pengasplan di zaman ordebaru, tetapi kemudian hancur saat banjir. Demikian juga jalan yang dibangun dengan proyek PNPM tahun 2011 dan 2012, akhirnya sekarang kondisi jalan rusak setelah banjir besar saat Februari 2013.

Sementara Juminem, ia hanya menjadi penonton di tengah hiruk pikuk program pembangunan di desanya, seperti pembangunan jalan dan beragam program pertanian. Kenyataan pahitnya, program-program yang silih berganti tidak kunjung mengubah kondisi hidupnya, bahkan untuk bantuan raskin saja ia tidak pernah menerima.

 

Beban berlapis

Cerita Jumimem diatas merupakan potret perempuan  kepala rumah tangga yang terpinggirkan di wilayah-wilayah yang mengalami krisis lingkungan. Di Desa Rasawari terdapat sekitar tujuh belas kepala rumah tangga yang tidak mengenyam bangku  sekolah. Sebagian dari anak-anak mereka bekerja merantau ke kota.

Kepala rumah tangga di Rawasari dan desa sekitarnya umumnya masih miskin. Kondisi tersebut mewakili kondisi kemiskinan perempuan kepala rumah tangga di berbagai provinsi. Data sekretariat Nasional PEKKA di delapan provinsi menunjukan bahwa perempuan kepala keluarga umumnya berusia sekitar antara 20 – 60 tahun, lebih dari 2,3 % buta huruf ,dan tidak pernah duduk dibangku sekolah.

Mereka menghidupi antara 1 – 6 orang tanggungan dengan bekerja sebagai buruh tani dan sektol informal. Pendapatan rata-rata mereka kurang dari Rp10 Ribu per hari.  Kondisi tersebut diperparah lagi  dengan budaya patriarki, yang  menempatkan laki-laki  sebagai sebagai kepala rumah tangga. Lelaki bertanggung jawab ebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Standar relasi ini menjadi kokoh ketika lahirnya UU Perkawinan No 7 Tahun 1974.

Dalam konteks ini,  kontribusi mereka sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan sebagai tenaga kerja seolah tidak tampak “di mata pemerintah”. Dalam pencatatan sensus penduduk, perempuan dikategorikan sebagai ibu rumah tangga.

Kondisi tersebut menjadi faktor tersisihnya perempuan kepala rumah tangga dari berbagai program pembangunan, termasuk  juga  pelatihan adaptasi terhadap banjir yang diklaim atas nama laki-laki.

Padahal faktanya, pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas buruk turut menghalangi akses yang cepat dan mudah bagi layanan kesehatan. Selain itu, berbagai bantuan input pertanian dapat membantu mereka meningkatkan hasil produksi pertanian mereka.

Akhirnya, pembatasan akses yang terus berulang  menjadi faktor memperburuk kondisi kerentanan janda-janda miskin kepala rumah tangga. Mereka tidak dapat memiliki daya  untuk memperbaiki kualitas hidup keluarganya ditengah proyek raksasa bernama pembangunan.

Facebook Comments