Thursday, July 19, 2018
Home > Literasi > Opini/esai > Mengenal Hak Perlindungan Maternitas Perempuan Pekerja

Mengenal Hak Perlindungan Maternitas Perempuan Pekerja

Revolusi industri di Inggris berabad-abad lalu, membawa perubahan bagi ruang gerak perempuan. Sejak saat itu, perempuan mulai mengenal ruang di luar lingkup domestik atau rumah tangganya, yaitu dunia kerja di sektor industri manufaktur atau pabrik. Di sektor ini, perempuan turut menyumbangkan tenaganya pada catatan sejarah perkembangan industri. Meskipun pada kenyataannya, perempuan hanya dihargai tenaga kasarnya saja dengan upah rendah dan perlakuan tak manusiawi.

Oleh karena itu, pemilik modal dalam perkembangan industri sejak era revolusi industri hingga kini, sangat senang dengan pekerja perempuan. Sebab, perempuan yang bekerja mengisi pabrik-pabrik, mereka sangat mudah diatur, hanya diam dan tak melawan jika diintimidasi, tidak berkeinginan untuk memberontak, dan tidak pernah ricuh menanyakan upah yang dibayar rendah, maupun jika memungkinkan tidak dibayar sama sekali.

Kondisi demikian, masih menjadi salah satu alasan sampai hari ini untuk lebih memilih memperkerjakan perempuan , ketimbang laki-laki di sektor industri manufaktur besar maupun kecil. Namun, perubahan jaman yang merentangkan revolusi industri dan menyeret perempuan ke dunia kerja ini, justru akhirnya membukakan kesadaran terhadap hak perempuan sebagai manusia yang sama dengan laki-laki.

Kesadaran akan hak perempuan sebagai manusia tersebut, merupakan kesadaran bahwa ternyata perempuan tidak dapat dipisahkan perannya sebagai pengemban keberlangsungan peradaban manusia dari segi reproduksi biologis. Peran ini menyangkut kodrat melekat perempuan untuk melahirkan, menyusui, menstruasi, mengasuh anak hingga menyediakan kehidupan yang layak bagi anaknya juga keluarganya.

Sayangnya, kesadaran akan hak kemanusian perempuan dan peran kodrati perempuan tersebut, di dunia kerja kerap diabaikan. Perempuan hanya dijadikan objek yang diperas tenaganya, dijadikan serupa mesin yang patuh memproduksi barang demi keuntungan pemilik modal. Derajat kemanusiannya pun dengan demikian diturunkan serta merta. Perempuan bekerja dalam hal ini, tidak dianggap sebagai bagian dari kelangsungan kemanusiaannya.

Maka tak heran jika sampai hari ini, banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perempuan di dunia perburuhan. Kasus pelanggaran HAM yang kerap menerima perempuan tersebut antara lain berupa, pelecehan, intimidasi, diabaikannya hak perempuan pada saat mengemban tugas reproduksi biologis seperti menstruasi, hamil, menyusui, dan pengasuhan. Padahal telah ada perisai hukum yang melindungi HAM perempuan dalam tugas tersebut.

Secara khusus, untuk melindungi HAM perempuan dalam mengemban tugas reproduksi biologis, terutama perempuan pekerja, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui organisasinya yang konsen di dunia perburuhan yaitu International Labour Organization (ILO), mengeluarkan konvensi perlindungan maternitas. Konvensi ini ditandatangani oleh 183 negara yang wajib meratifikasinya, maka disebut dengan Konvensi C 183 tentang perlindungan maternitas.

Konvensi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari CEDAW atau konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan juga deklarasi universal HAM PBB. Diadakan di Jenewa pada tahun 2000, konvensi ini merevisi konvensi sebelumnya tentang hal yang sama pada tahun 1952. Adapun tujuan dari konvensi yaitu untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi pekerja laki-laki dan perempuan di dunia kerja.

Secara sadar, konvensi ini membuka pandangan bahwa masuknya perempuan di dunia kerja juga merupakan bagian yang berkontribusi bagi pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk itu, pemahaman ini mendorong perhatian khusus kepada perempuan di dunia kerja, bahwa meskipun bekerja, aspek-aspek kemanusiaan perempuan seperti kesehatan, keselamatan perempuan sebagai ibu dan juga anaknya, patut dihormati.

Konvensi perlindungan maternitas ini ditujukan kepada seluruh perempuan yang bekerja, tanpa terkecuali apapun pekerjaannya. Negara peserta konvensi yang menandatanganinya, memiliki kewajiban selain meratifikasi konvensi ke dalam kebijakannya, juga melakukan konsultasi dna mendorong pengusaha untuk menerapkan isi konvensi terkait hak maternitas perempuan pekerja yang dilindungi.

Untuk itu, perlindungan maternitas yang ditekankan pada konvensi ini secara umum yaitu berupa perlindungan kesehatan, ibu menyusui, cuti karena sakit atau komplikasi, cuti melahirkan dan perlindungan kerja non diskriminasi serta tunjangan yang diberikan atas konsekuensi melindungi hak maternitas perempuan pekerja tersebut. Berikut secara khusus isi dari perlindungan maternitas yang diatur dalam konvensi;

Perlindungan kesehatan
Ibu hamil dan menyusui tidak diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan jika dengan bekerja, justru akan mendapatkan resiko yang merugikan kesehatan ibu dan anak

Cuti melahirkan
Cuti melahirkan diberikan selama 14 minggu, yang mencakup masa cuti sesudah melahirkan selama enam minggu. Disamping itu, juga diberikan cuti pra melahirkan dengan pertimbangan perkiraan tanggal melahirkan dan tanggal melahirkan yang sesungguhnya

Cuti karena sakit atau komplikasi
Bila setelah melahirkan, terdapat penyakit atau komplikasi karena resiko melahirkan maupun kehamilan, hak cuti ini harus diberikan sebelum atau sesudah melahirkan

Tunjangan
Tunjangan atas cuti melahirkan dan karena sakit atau komplikasi tetap harus diberikan, tanpa harus mengurangi pendapatan perempuan pekerja. Ini untuk mempertimbangkan kesejahteraan ibu dan anak. Tunjangan juga harus diberikan untuk perawatan kesehatan pra kelahiran, kelahiran, pasca kelahiran, serta perawatan rumah sakit. Tunjangan ini tidak boleh mempersulit perempuan yang berhak atasnya. Disarankan pengusaha menjalankan sistem asuransi untuk menunaikan kewajiban atas tunjangan ini

Perlindungan kerja dan non diskriminasi
Perusahaan tidak boleh memutuskan hubungan kerja terhadap perempuan yang sedang dalam keadaan cuti hamil maupun kelahiran. Perempuan pekerja pun harus dijamin haknya untuk kembali dalam posisi semula di pekerjaannya setelah masa cuti kehamilan dan kelahiran selesai. Perusahaan dalam hal ini dilarang untuk menuntut tes kehamilan

Ibu menyusui
Seorang perempuan pekerja harus diberi hak untuk satu atau lebih istirahat harian atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya. Masa istirahat untuk menyusui atau pengurangan jam kerja harian diperbolehkan; jumlahnya, durasi istirahat menyusui dan prosedur pengurangan jam kerja harian harus ditentukan oleh hukum dan praktek nasional. Istirahat atau pengurangan jam setiap hari kerja akan dihitung sebagai waktu kerja dan dibayar dengan sesuai

Demikianlah beberapa hak perempuan pekerja yang dilindungi oleh konvensi perlindungan maternitas. Sayangnya, belum banyak perempuan pekerja maupun perusahaan yang mengetahui adanya konvensi ini. Di Indonesia, konvensi ini telah diratifikasi ke dalam undang-undang ketenagakerjaan. Sepatutnya perusahaan menerapkan apa yang menjadi hak perlindungan perempuan pekerja ini. Perempuan pekerjanya sudah seharusnya mengetahui hak-haknya, agar dapat melindungi dirinya yang bekerja demi kemanusiaan juga.


foto: poskotanews.com

Facebook Comments