Wednesday, December 12, 2018
Home > Lingkungan > Isu Lingkungan dalam Pusaran Pilkada

Isu Lingkungan dalam Pusaran Pilkada

Dalam waktu dekat di tahun 2018 hingga 2019 nanti, provinsi Jambi akan menunaikan hajatan politik di tingkat lokal dengan adanya bursa pemilihan kepala daerah ( pilkada) dibeberapa kabupaten dan kota Jambi. Diantara daerah yang akan menggelar pilkada tersebut justru memiliki isu lingkungan serius dan kritis untuk ditangani serta diambil kebijakan, daerah tersebut antara lain kabupaten Merangin, Kerinci dan kota Jambi.

Namun sayangnya isu lingkungan luput dari perhatian tema-tema debat publik dan visi -misi calon kepala daerah. Sebab mereka lebih mengutamakan isu ekonomi dan isu-isu pembangunan fisik yang dengan gampang akan dicerna oleh masyarakat awam sebagai pemilih. Padahal isu lingkungan tak kalah krusialnya sebagai lanskap keberlanjutan masa depan geopolitik suatu daerah dan kehidupan masyarakat terkait ketersediaan pangan, tanah dan sumber daya potensial bagi kemakmuran bersama.

Untuk itu, Mongabay mengadakan diskusi mengenai isu lingkungan dan pilkada. Diskusi tersebut dilaksanakan di cafe Derici Kota Jambi pada 8 Juni 2018 dan dihadiri oleh media massa, perwakilan dari BKSDA provinsi Jambi, Dinas Kehutanan, serta beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di isu-isu lingkungan sepeti Warsi, WALHI, ZSL.

Dalam diskusi ini menyeruak beberapa fakta lingkungan, seperti di kota Jambi misalnya telah terjadi degradasi lingkungan berupa hilangnya dua belas sungai kecil di dalam kota yang telah beralih fungsi menjadi saluran drainase. Dampak dari alih fungsi sungai ini mulai dirasakan oleh warga kota Jambi yang beberapa tahun ini rawan terkena banjir di beberapa titik pemukiman warga dan jalan-jalan, hingga robohnya sebagian bangunan penjara.

Di kabupaten Merangin, Sarolangun dan Kerinci misalnya, selain berkurangnya luas tutupan alam akibat penambangan emas tanpa ijin, pencemaran sungai hingga konflik berbasis sumber daya alam yang mencapai jumlah hampir seribu konflik. Belum lagi konflim hewan-hewan yang dilindungi dengan masyarakat, seperti konflik harimau, gajah, beruang dengan manusia yang menyebabkan hewan-hewan tersebut rawan terhadap perburuan dan menuju kepunahan spesies.

Beberapa pembicara dalam diskusi ini menyepakati beberapa hal terkait isu lingkungan dan pilkada serta paska pilkada. Beberapa hal tersebug antara lain:

  1. Mendorong kabupaten dan kota untuk membuat kebijakan dan memasukkan isu tata ruang yang adil dan berkelanjutan, bukan hanya sekedar jargon kabupaten atau kota hijau
  2. Mendorong kebijakan untuk mempertahankan luas tutupan alam
  3. Penegakkan hukum, evaluasi dan monitoring terhadap pemberian ijin penggunaan lahan serta kasus-kasus konflik sumber daya alam
  4. Tidak ada kebijakan permanen untuk pembangunan lingkungan berkelanjutan serta belum ada inovasi kebijakan pembangunan sumber daya alam berkelanjutan
  5. Pemimpin yang terpilih dalam ajang pilkada tidak peduli terhadap isu lingkungan yang diiringi dengan pembiaran oleh pemerintah terhadap upaya degradasi lingkungan serta sumber daya alam
  6. Harus ada korelasi yang runtut antar kebijakan untuk menangani isu lingkungan
Facebook Comments