Monday, December 10, 2018
Home > Literasi > Opini/esai > Hari Anak Nasional 23 Juli, Sudahkah Hak Anak Terpenuhi?

Hari Anak Nasional 23 Juli, Sudahkah Hak Anak Terpenuhi?

 

Masyarakat Maluku pasti masih mengingat, kasus kekerasan seksual di Kota Ambon, yang menimpa anak usia 8 tahun dan dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri pada Oktober 2017. Kasus ini menjadi sorotan banyak media karena pelaku dengan sangat tidak manusiawi meninggalkan anak malang yang adalah putrinya itu berlumuran darah diatas jalan raya tepat didepan Bank BCA Unit Mardika pada pagi buta. (Ambon ekspres 18 October 2017)

Pelaku kini telah dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan membayar denda 50 juta subsider 6 bulan kurungan. (Liputan6.com 05 Mei 2018)

 

Kasus diatas hanyalah satu dari sekian tindak kejahatan seksual yang menimpa anak disekitar kita. Ketua Yayasan GASIRA Maluku Lies Marantika menyebutkan bahwa kasus kekerasan pada anak meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terdapat 52 kasus, 2016 naik menjadi 59 kasus dan pada november 2017 terjadi 53 kasus yang terdata oleh lembaganya. Dari kasus kejahatan seksual yang terjadi, korban terbanyak adalah anak usia dibawah umur. Data inipun baru meliputi tiga kabupaten/kota yakni Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah di Kecamatan Saparua dan Haruku serta Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya Desa Nuruwe.  (Ambon Ekspress, 13 Maret 2018).

Mari kita bayangkan, bagaimana jika kita dapat mengetahui kasus kekerasan anak yang terjadi pada 11 kabupaten/kota dengan 964 desa/kelurahan yang ada di Provinsi Maluku (BPS Provinsi Maluku, 2017).  Baru 3 (tiga) kabupaten/kota dan beberapa desa saja, kasus yang terdata sudah 50-an lebih ditiap tahunnya. Belum lagi berapa banyak kasus kekerasan yang biasanya tidak pernah dilaporkan oleh korban karena menganggap hal tersebut adalah aib keluarga. Sehingga kecenderungannya ditutup-tutupi dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Mencermati berbagai kasus kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini, nurani kita terpanggil untuk bertanya, dimanakah tempat yang aman untuk anak sebenarnya. Karena dari banyak kasus yang ada, pelaku justru adalah orang terdekat korban. Pada siapa anak dapat menitipkan rasa percaya, dan dimanakah mereka harus mendapatkan perlindungan, jika keluarga dan lingkungan tak lagi ramah dan layak bagi anak. Penculikan, pemerkosaan, penelantaran, pemukulan dan tindakan kekerasan fisik lainnya rentan terjadi kepada anak. Belum lagi tindak kekerasan psikis seperti bentakan ataupun celaan yang melukai hati anak seringkali dianggap biasa dan tak dihitung sebagai tindakan kekerasan. Padahal anak adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi.

Peran Negara dalam Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk berpartisipasi. Itu artinya negara memiliki tanggungjawab besar dalam upaya pemenuhan hak-hak tersebut. Jika kita berbicara soal anak, maka yang disebut dengan anak adalah seseorang yang berusia nol bulan dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Bayi dalam kandungan ibu yang belum dilahirkan juga termasuk dalam kategori anak yang harus dipenuhi haknya. Hak anak dalam kandungan yang utama adalah hak atas kelangsungan hidup. Itu sebabnya terdapat aturan yang melarang untuk menggugurkan kandungan. Tindakan aborsi adalah tindakan melawan hukum dan termasuk dalam KUH Pidana sebagaimana tertuang dalam KUHP Bab XIX pasal 346 s/d 350. Namun jika terdapat alasan tertentu yang dapat dibenarkan, misalnya jika kehamilan diteruskan maka nyawa sang ibu dalam taruhan, tindakan aborsi dapat dibenarkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 ataupun dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992.

Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan upaya perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah begitu sangat jelas mengatur dan melindungi hak-hak anak Indonesia. Bahkan, agar setiap anak terhindar dari kekerasan seksual yang marak terjadi, dalam PERPU yang sudah ditetapkan menjadi UU tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi kebiri secara kimiawi selain sanksi pidana yang harus diterima untuk menimbulkan efek jera. Tetapi ternyata, kasus kekerasan seksual terhadap anak ini tidak mengalami penurunan. Berdasarkan pantauan penulis, khususnya diwilayah Maluku, pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini baru dikenakan sanksi berupa hukuman penjara. Bahkan dengan kasus yang sama, hukuman yang dijatuhkan pun berbeda-beda. Seperti yang terjadi pada dua pelaku pemerkosaan anak di Ambon yang diberitakan oleh Liputan6.com 05 Mei 2018. Pelaku pemerkosaan anak kandung yang berusia 8 tahun divonis 18 tahun, sedangkan pemerkosa anak usia 7 tahun di vonis 12 tahun penjara. Jika pengadilan dapat menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2016 sebagai dasar dalam menjatuhkan vonis kepada keduanya, maka para predator itu semestinya juga dikenai sanksi kebiri kimia. Toh sanksi kebiri kimia ini juga disertai dengan upaya rehabilitasi. Sehingga harapan munculnya efek jera kepada predator anak dan calon pemangsa lainnya dapat diwujudkan.

Setelah hak hidup, tumbuh kembang dan mendapat perlindungan, hak partisipasi adalah juga hak anak yang dijamin oleh Negara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Tahun 2011 mengeluarkan Permen PP dan PA Nomor 03 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Kebijakan ini mempertegas UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah mengatur hak partisipasi anak.

Terdapat dua point penting yang menurut penulis terkandung dalam hak partisipasi ini. Yang pertama, adalah adanya kesempatan atau ruang bagi anak untuk megeluarkan pendapat, memperoleh informasi dan menyalurkan bakat sesuai dengan minatnya. Kedua, tersedia wadah partisipasi anak. Setelah kesempatan diberikan, harus dibentuk dan atau diberi ruang bagi wadah partisipasi anak untuk tumbuh disetiap lingkungan.

Kesempatan anak berpartisipasi dimulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Didalam keluarga misalnya, untuk pemilihan tempat sekolah anak, keputusan bukan diambil sendiri oleh orang tua, tetapi anak dilibatkan. Di sekolah, siswa/i diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan sekolah. Anak jangan lagi dijadikan objek tetapi anak harus beralih menjadi subjek..Jika setiap pembangunan dimulai dari proses perencanaan, maka libatkanlah anak dalam perencanaan itu. Setiap Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) yang membahas usulan program dan kegiatan yang akan dimasukan dalam RAPBDES haruslah melibatkan anak agar menghasilkan perencanaan penganggaran yang responsive anak. Begitupun dengan perencanaan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan juga nasional. Suara anak haruslah didengar. Karena anak akan lebih tau, apa yang mereka butuhkan.

Terkait wadah partisipasi, Provinsi Maluku telah memiliki Forum Anak Tingkat Provinsi. Begitu pun dengan kabupaten/kota yang ada diwilayah ini. Ada Forum Anak Maren (FAM) di Kota Tual, Forum Anak Kot-Kot Evav di Kabupaten Maluku Tenggara, Forum Anak Jargaria di Kabupaten Kepulauan Aru, dan forum anak di 7 kabupaten/kota lain yang belum dapat disebutkan. Kehadiran forum anak ini harapannya mampu menjadi corong penyaluran aspirasi anak, tempat berkreasi dan berkarya sesuai potensi. Forum anak jangan hanya dibentuk untuk memenuhi syarat adanya tempat partisipasi anak.

Orangtua Sahabat Anak

Selain Negara, orangtua adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak. Untuk dapat hidup dan bertumbuhkembang, anak membutuhkan orangtuanya. Sebelum dianggap dewasa (usia 18 tahun keatas anak berada dalam pengawasan dan tanggungjawab orangtuanya). Bagaimana memastikan hak-hak anak terpenuhi dalam keluarga. Secara naluri, setiap orangtua akan menyayangi anak-anaknya. Memastikan anaknya terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan/perumahan, pendidikan dan juga kesehatannya.

Yang perlu mendapatkan titik tekan adalah pemenuhan hak anak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan partisipasi. Dengan maraknya kasus kekerasan kepada anak, sudah waktunya paradigma yang menempatkan orangtua sebagai sosok yang ditakuti mesti dihilangkan. Orangtua sebaiknya menjadi pelindung, sekaligus sahabat bagi anak. Dibeberapa media dapat kita jumpai, munculnya kasus kekerasan anak bukan hanya oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur. Sesama anak juga sering terjadi tindak kekerasan, baik fisik berupa pemukulan, kekerasan seksual maupun bullying.

Karena keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak, maka orangtua harus mampu mewujudkan keluarga yang ramah dan layak bagi anak. Ramah dan layak bagi anak artinya, setiap anak merasa nyaman dan terpenuhi hak-haknya, terbebas dari segala bentuk kekerasan, bebas menyatakan pendapat, dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Relasi orangtua dan anak tidak kaku. Seperti sahabat, orangtua akan menjadi tempat/orang pertama yang akan dicari oleh anak untuk menyampaikan masalahnya. Hal ini mungkin terjadi, jika orangtua tidak otoriter dan membangun jarak dengan anaknya. Orangtua harus mampu membangun komunikasi dan ikatan emosial dengan anaknya.

Hari Anak Nasional

Tak lama lagi pesta anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap tanggal 23 Juli akan di gelar. Peringatan ini sejatinya dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauhmana kita telah menghadirkan lingkungan yang layak bagi anak. Pengarusutamaan hak anak sudahkah terlaksana. Apakah setiap anak di Indonesia telah terpenuhi haknya.  Jangan jadikan HAN sebagai seremonial belaka. Tiap tahun peringatan HAN senantiasa berlangsung. Sorak sorai anak-anak dari seluruh Indonesia yang terpilih mewakili daerahnya masing-masing senantiasa memenuhi tempat penyelenggaraan puncak kegiatan. Di tahun 2017 kemarin, Kepulauan Riau terpilih sebagai tempat pelaksanaan. Dan tahun ini, Surabaya ditargetkan menjadi tuan rumah.

Jika HAN tiap tahun dilaksanakan, tingkat kekerasan terhadap anak juga tiap tahun mengalami peningkatan. Menyongsong HAN anak-anak kreatif dari seluruh negeri diseleksi, dan perwakilan terbaik akan hadir mengikuti acara puncak di tempat yang telah ditentukan. Mereka bergembira dan saling menunjukkan prestasi. Ditempat lain pula, ada anak-anak korban kekerasan yang meratapi masa depan, kehilangan rasa percaya diri dan bahkan kurang mendapatkan simpati.

Bukankah pemerintah telah menjadikan “IDOLA” sebagai target kinerja dalam melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu Indonesia Layak Anak di 2030. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Tumbuh Kembang Anak telah menargetkan 400 kabupaten/kota layak anak di 2018 (Republika.co.id 01 Januari 2018). Provinsi Maluku sendiri telah meluncurkan program Maluku Menuju Kota Layak Anak (KLA) pada Mei 2017 yang dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise. Deklarasi itu juga ditandatangani oleh sejumlah kepala daerah yang hadir untuk bersama-sama mewujudkan KLA di Maluku. (MetroTVNews.Com 24 Mei 2017).

Itu artinya seluruh stackholder yang ada di Maluku memiliki tanggungjawab bersama dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Agar tercipta Provinsi Layak Anak, setiap kabupaten/kota harus terlebih dahulu ramah dan layak bagi anak. Begitupun dengan kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW dan juga keluarga.

Jika setiap keluarga yang ada di bumi rempah ini telah ramah dan layak bagi anak, maka Maluku menuju Provinsi Layak Anak bukanlah mimpi yang sulit terealisasi. Agar setiap keluarga memiliki kepedulian pada pemenuhan hak-hak anak, pemerintah daerah diharapkan hadir menjadi mitra yang berjalan seiring dan pemberi motivasi. Selamat merayakan Hari Anak Nasional untuk semua anak di penjuru nusantara. Ayo bergembira dan berbahagia.


 

Facebook Comments