Monday, December 10, 2018
Home > Lingkungan > Jalan Panjang Empat Kenegerian Mendapatkan Hak Hutan Adat

Jalan Panjang Empat Kenegerian Mendapatkan Hak Hutan Adat

Jalan Panjang Empat Kenegerian Mendapatkan Hak Hutan Adat

Sudah delapan tahun masyarakat adat di empat kenegerian berjuang mendapatkan pengakuan pengelolaan hutan adat. Jalannya cukup berliku hingga perlu melakukan Judicial Review (JR)UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan guna mengubah konteks Hutan Adat dari Hutan Negara menjadi Hutan Hak. Bahkan sang penggagas JR, Bustamir pun kini telah tiada.

Jalan menuju pengakuan tersebut sedikit demi sedikit mulai mulai terbuka. Kamis (13/9/2018) kemarin, tiga Khalifah dari empat Kenegerian di Kabupaten Kampar telah menyerahkan dokumen permohonan penetapan masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hutan adat kepada Bupati Kampar Aziz Zainal dalam sebuah seremoni yang digelar di Hutan Larangan Hutan Adat Imbo Putui, Kenegerian Petapahan.

Empat kenegerian tersebut adalah Kenegerian Petapahan, Kenegerian Gajah Bertalut, Kenegerian Batu Songgan dan Kenegerian Kuok. Dari Kenegerian Petapahan, dokumen diserahkan oleh Datuk Pucuk Kenegerian Petapahan Khaidir Muluk, dari  Kenegerian Kuoak diserahkan oleh Datuk persekutuan Pitopang Kuoak, Khairuddin dan Kenegerian Batu Songan serta Kenegerian Gajah Bertalut diserahkan oleh Datuk Kehalifahan Batu Songgan, Suparmantono.

Hutan adat yang diusulkan seluas 7.847 ha, yang terdiri dari Kenegerian Gajah Bertalut seluas 4.414 ha, Kenegerian Batu Sanggan 641 ha, Kenegerian Petapahan  251 Ha dan Kenegerian Kuok  seluas 2.541 ha.

“Bagi masyarakat adat, yang namanya hutan ulayat (hutan adat) tidak bisa diperjualbelikan. Kelestarian hutan sangat penting bagi kami dan aturan adat telah menjaganya dengan baik,” kata Datuk Godang Khalifah Kenegerian Batu Songgan, Suparmantoro di hadapan Bupati Kampar.

“Proses penetapan sangat penting untuk melindungi wilayah adat yang masih berhutan, menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya hutan, dan menjadi alat untuk membuktikan kemampuan masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya hutan secara lebih baik, khususnya terkait dengan keberlanjutan, sosial budaya, dan adat,” jelasnya.

Aziz Zainal menyatakan mendukung penuh keinginan masyarakat adat untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan adat. “Saya akan tandatangi secepatnya bila semua dokumennya dinyatakan lengkap dan mengirimkannya segera ke Kementerian LHK di Jakarta,” tegas Aziz usai menerima dokumen usulan dari para Khalifah.

Proses panjang sudah dilalui hingga dokumen tersebut sampai ke tangan Bupati Kampar. Sejak tahun 2010, masyarakat adat berjibaku memenuhi semua persyaratan demi bisa mendapatkan pengakuan dan hak kelola hutan adat. Mulai dari proses kajian dan penjajagan awal, pengumpulan data dasar dan proses Padiatapa (persetujuan atas dasar di awal tanpa paksaan/FPIC, temu kampung untuk pengumpulan data dasar dan kajian (Tenurial, Politik, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Sejarah), temu kampung untuk komunikasi hasil FPIC/Padiatapa dan kajian.

Langkah selanjutnya melakukan pemetaan partisipatif, komunikasi hasil pemetaan kepada wilayah tetangga dan membangun kesepakatan batas wialayah adat, pembentukan kelembagaan pengelola hutan adat, penyusunan dan penyepakatan aturan adat, pembentukan Tim Registrasi Kabupaten, koordinasi, diseminasi dan asistensi dengan para pihak di Kabupaten, Provinsi, serta KLHK (Coaching Clinic Tim Registrasi).

“Pada tahun 2012, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ikut membantu proses-proses tersebut. Pengumpulan dokumen dilakukan secara partisipatif dan berkolaborasi dengan stake holder terkait. Kampar telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 12 tahun 1999 tentang Tanah Ulayat yang mendukung upaya ini,” kata Ketua AMAN Kampar, Humyul Wahyudi yang juga Ketua Tim Kerja Percepatan Penetapan Hutan Adat Kampar (TKP2HAK)

Dijelaskan Wahyudi, sangat penting bagi Kabupaten Kampar khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya untuk mulai mendorong pengakuan wilayah, masyarakat adat, dan hutan adat sebagai bagian dari perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Kabupaten Kampar sangat potensial untuk menjadi lokasi pengelolaan sumber daya alam berbasiskan adat, dimana terdapat potensi indikatif hutan adat seluas 203.000 ha yang tersebar di berbagai wilayah, baik di Kampar Kiri, Kampar Kanan, maupun Kampar Hilir.

Regional Manager WRI Indonesia Rakhmat Hidayat yang juga bagian dari TKP2HAK optimis terhadap keberhasilan perjuangan masyarakat adat di empat kenegerian tersebut.  “Kami melihat praktek pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat masih berjalan di empat kenegerian ini. Adanya Produk Hukum Daerah terkait dengan ulayat dan masyarakat adat, yaitu Perda Kabupaten Kampar No.12 Tahun 1999 Tentang Tanah Ulayat, besarnya potensi Hutan Adat di Kabupaten Kampar dan adanya pendukung masyarakat adat (AMAN Kampar),” jelas Rakhmat.

Selain WRI Indonesia dan AMAN Kampar, lembaga lain yang terhimpun TKP2HAK adalah Scale Up, Bahtera Alam dan Yayasan Pelopor Sehati dan perwakilan ninik mamak.

Respon progresif telah ditunjukkan Bupati Kabupaten Kampar atas inisiatif tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kampar Nomor:660DLH-IV.2/32 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar yang ditandatangani pada 30 April 2018 lalu. Tim tersebut bertugas antara lain untuk menyusun Juknis pelaksanaaan pencatatan, identifikasi, verifikasi dan validasi penetapan masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hukum adat. Kemudian melakukan pencatatan terhadap permohonan masyarakat dan hasil identfiksi, mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat, melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan hutan adat, membuat berita acara verifikasi dan membuat rekomendasi kepada bupati terkait penetapan wilayah, masyarakat dan hutan adat.

“Tim Registrasi ini beranggotakan para pihak baik dari unsur pemerintah, akdemisi, komunitas masyarakat adat, LSM pendamping, tokoh dan lembaga adat,” terang Rakhmat.

Peluang yang telah dibuka oleh Bupati Kampar tentunya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat hukum adat untuk ditetapkannya masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan hutan adat melalui Keputusan Bupati

“Tentang hutan adat ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri KLHK No.32 tentang Hutan Hak. Jika nanti pengajuan masyarakat adat ini disetujui, maka Kampar menjadi kabupaten pertama yang memiliki hutan adat. Dengan keluarnya persetujuan dari pemerintah, maka ada pengakuan terhadap masyarakat adat dan perlindungan terhadap hutan adat di Kampar,” tandas Rakhmat.

Setelah penyerahan dokumen usulan kepada bupati,  ada proses lanjutan yang masih cukup panjang. Yaitu verifikasi wilayah, masyarakat hukum adat dan hutan adat, kemudian penetapan masyarakat, wilayah dan hutan adat oleh bupati. Selanjutnya pembuatan Perda tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Proses dilanjutkan dengan mengirimkan surat usulan penetapan hutan adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan verifikasi oleh KLHK. Setelah itu berjalan sesuai ketentuan barulah dilakukan penetapan Hutan Adat oleh Menteri LHK.

Facebook Comments